Bagi masyarakat Indonesia, bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh kesemarakan dan kegairahan dengan berbagai aktivitas bernuansa religius. Salah satuyang menyemarakkan bulan suci Ramadan adalah penunaian zakat, khususnya Zakat Fitri (Zakat Fitrah). Masyarakat muslim di Indonesia seolah berlomba-lomba mengejar pahala berlipat di bulan Ramadan sehingga membayarkan zakatnya pada bulan tersebut. Padahal, zakat yang diwajibkan di bulan Ramadan hanya Zakat Fitri. Sementara Zakat Maal (harta), tidak ada keterangan harus ditunaikan pada bulan Ramadan. Misalnya, Zakat Hasil Bumi yang harus dikeluarkan setiap kali panen. Termasuk juga Zakat Perhiasan atau uang simpanan yang dikeluarkan setahun sekali dan dihitung sejak seseorang menyimpan uang atau perhiasan tersebut.

Namun, budaya mengejar pahala berlipat dan menangguhkan pembayaran Zakat Maal (harta) pada bulan Ramadan sudah demikian merakyat sehingga pembayaran zakat di bulan Ramadan lebih marak dibanding bulan-bulan lainnya. Badan dan lembaga zakat pun berlomba menangguk dana berlebih di bulan Ramada memanfaatkan momen munculnya derma tahunan masyarakat muslim Indonesia. Padahal. Sesungguhnya budaya tersebut selain kurang senafas dengan ruh syariat Islam, juga secara sosial berimplikasi tertahannya hak fakir miskin di kantong-kantong muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat) serta memaksa fakir miskin menahan lapar selama 11 bulan demi menunggu bulan uci Ramadan.

Pada akhirnya, kita juga melihat bahwa setiap tahun zakat ramai dikeluarkan dan setiap tahun pula kemiskinan di negeri ini kian bertambah. Data BPS 2019 menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia mencapai angka 24, 79 juta jiwa.  Badan dan lembaga zakat seolah sudah merasa sukses dan dengan penuh kebanggaan menepuk dada berlomba mengumumkan perolehan zakatnya yang fantastisdi bulan suci. Organisasi pengelola zakat pun terus berlomba memeatangkan konsep pendayagunaan dana zakat sehingga mampu mengentaskan kemiskinan. Namun apa daya, kemiskinan terus menggelayut hebat di pundak bangsa tercinta ini.

Dahulu ketika krisis ekonomi melanda Indonesia dan pemerintah mengalami kesulitan untuk mengatasinya sehingga berkali-kali “terpaksa” harus berhutang berulang-ulang, muncul suara-suara alternatif yang menaruh harapan terhadaop bentuk charity religius (dalam Islam dikenal dengan istilah ZIS, yaitu Zalat, Infak, dan Sedekah). Pada masa transisi pemerintahan B.J. Habibie, semangat kebangkitan dan kemandiriannya melahirkan UU No. 38 1999 tentang pengelolaan zakat. Semanjak itu, harapan muncul, semangat baru tumbuh, dan kemandirian pun mulai disematkan di pinggiran-pinggiran kota dengan harapan mampu menumbuhkan mental memberi dan mengubur habis mental meminta.

UU Perzakatan tersebut kemudian diikuti dengan maraknya lembaga-lembaga amil zakat bentukan masyarakat yang berjuang dalam tataran riil berkaitand engan kebutuhan masyarakat. Kehadiran lembaga-lembaga zakat tersebut memberikan sebuah harapan akan munculnya peradaban berzakat di Indonesia. Betapa tidak, mereka hadir dengan sebuah kemandirian merealisasikan relasi antara aghnia (the have) dan dhuafa (the have not).mereka tidak bergantung kepada pemerintah dalam mencari dana dan melakukan pemberdayaan di masyarakat. Pembangunan civil society pun dapat terealisasi secara nyata walaupun dalam komunitas yang terbatas. Dengan dedikasi, loyalitas, dan profesionalitas dilandasi nilai-nilai tauhid, mereka tampil menjadi sebuah komunitas profesi baru yang sampai saat ini masih tergolong bersih, amanah, dan transparan. Sebuah kondisi yang sampai saat ini sulit ditemukan di lembaga-lembaga pemerintah yang penuh kebocoran dan juga LSM yang menggantungkan hidupnya dari memeras pejabat atau menunggu bantuan asing.

Tanpa banyak basa basi, para amil zakat profesional langsung terjun ke masyarakat, berbicara dengan bahasa meraka, lewat hati nurani yang bersih, tanpa manipulasi, serta tanpa kepentinganplitik tertentu. Sehingga, layak jika kemudian masyarakat lemah kini mulai menggantungkan harapan kepada lembaga-lembaga zakat tersebut. Namun, sekali lagi disayangkan, harapan itu masih belum sepenuhnya bisa diwujudkan karena harta zakat yang menjadi hak kaum dhuafa masih banyak tertahan di “kocek” aghnia (kaum kaya) yang masih belum puas mereguk kemewahan dunia.

Kita pun pada akhirnya harus melihat realita bermunculannya lembaga-lembaga amil zakat tidak secara signifikan mengurangi kemisskinan dinegeri ini. Apa yang salah sehingga zakat bagi Indonesia seolah belum menjadi obat mujarab untuk menyembuhkan penyakit kebodohan dan kemiskinan yang kian hari kian mendera bangsa ini?

Harapan akan munculnya kegemilangan peradaban zakat di negeri ini makin terasa sulit manakala setelah Undang-Undang Zakat diresmikan bertahun-tahun kebelakang, arah pengelolaan zakat di negeri ini masih belum jelas sehingga hanya bisa “tawaf” di lingkaran yang sama dan tidak melangkah ke mana-mana.

Keseriusan Pemerintah

Sekeras apapun lembaga zakat berupaya mengentaskan kemiskinan dengan berbagai programnya, akan sangat sulit untuk mereaslisasikannya jika tidak ada keseriusan pemerintah. Aktivis lembaga zakat hanyalah para penggiat sosial yang berjuang pada tataran grass root, sementara kemiskinan di negeri ini mayoritas merupakan kemiskinan struktural yang terjadi akibat kebijakan yang tidak bijak dari pemerintah.

Pemerintah sudah saatnya lebih serius menjadikan zakat sebagai sebuah instrumen negara. Ketika zakat menjadi instrumen negara, maka posisinya bisa sebanding dengan pajak yangbisa dipaksakan kepada mereka yang memang wajib mengeluarkannya. Atau, kalaupun tidak dipaksakan, minimal ada reward yang bisa memotivasi amsyarakat agar mau menunaikan kewajibannya, seperti menjadikan zakat sebagai pengurang pajak.

Setelah UU No. 83 tahun 1999, Undang Undang mengenai zakat baru terbit lagi di tahun 2011 melalui Undang Undang No. 23 tahun 2011. Ke depannya, sebagai bentuk keseriusan lebih lanjut dari negara terhadap pajak, diharapkan negara bisa menjadikan setoran zakat bukan sekedar pengurang penghasilan kena pajak. Tapi, setoran zakat bisa menjadi pengurang beban pajak muzaki. Dengan demikian, saat kesadaran warga negara dalam berzakat meningkat, zakat secara gamblang menjadi instrumen negara dalam upaya mengurangi angka kamiskinan dan membangun kemandirian bangsa.

Pemerintah pun sebaiknya memberikan perhatian lebih kepada aktivis perzakatan yang dengan inovasi dan kreativitasnya mampu melahirkan program-program pendayagunaan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah pun hendaknya mengurangi aksi-aksi charity yang bersifat konsumtif, normatif, dan hanya sekadar formalitas, seperti pembagian BLT yang dirasakan hanya menguatkan mentalitas miskin masyarakat. Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR)bagi para BUMN dan perusahaan juga pada akhirnya hanya diwujudkan dalam bentuk derma yang lagi-lagi konsumtif. Hal ini wajar, karena para pemimpin perusahaan akan lebih serius dan fokus pada keuntungan perusahaan daripada memikirkan program produktif bagi masyarakat miskin. Di samping itu, mereka pun tidak mungkin mau melepas kepentingan bisnis dalam program CSR-nya.

Ketika lembaga zakat yang kreatif dan inovatif ingin meluncurkan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligua membangun kemandirian bangsa, lembaga tersebut harus memeras keringat menggalang dana sedidit demi sedikit. Sementara BUMN dan pemerintah denganlimpahan dananya sibuk mengucurkan dana charity-nya dalam bentuk konsumtif yang semakin memelihara dan menambah potensi kemiskinan di masyarakat.

Solusi

Kegelisahan para aktivis zakat yang tak kenal lelah berjuang walaupun harus “tawaf” berulang kali, kegelisahan masyarakat miskin yang semakin tersudut, serta kesemrawutan arah pengelolaan zakat di negeri ini merupakan persoalan perzsakatan yang harus segera dicari solusinya. Jika tidak, akan menimbulkan rasa frustasi yang mengembalikan posisi zakat hanya sebagai sebuah derma dan sukarela. Padahal, zakat merupakan sebuah ibadah yangharus ditegakkan dengankekuasaan karena jika tidak ditunaikan akan merugikan masyarakat.

Maka dari itu, ada beberapa solusi yangbisa ditawarkan sebagai pembangkit tumbuhnya peradaban zakat di Indonesia secara dan secara efektif mampu membangun kemendirian bangsa ini. Pertama, ubah paradigma berzakat masyarakat bahwa zakat zakat tidak hanya ditunaikan pada bulan ramadan saja. Zakat juga merupakan hak mutlak para mustahik (pihak yang berhak menerima manfaat zakat) yang terdapat pada sebagian harta masyarakat berada. Bahwa pendistribusian dana zakat juga handaklah dilakukan dengan program produktif sehingga mampu mengubah status mustahik menjadi muzaki. Olehkarenanya, pengelolaan zakat akan lebih efektif dan memiliki kekuatan perubahan jika dilembagakan.

Kedua,  amandemen undang undang perzakatan sebagai bentuk keseriusan negara terhadap upaya kesadaran berzakat masyarakat. Caranya, setoran zakat bisa lebih dari sekadar pengurang penghasilan kena pajak, yaitu setoran pajak jadi pengurang beban pajak masyarakat.

Ketiga, jadikan zakat sebagai salah satu instrumen negara. Pemerintah bisa membentuk kementerian zakat, yang merupakan kementerian non-departemen. Atau, kalaupun tidak, minimal membentuk setingkat Dirjen Zakat yang berada di bawah departemen keuangan. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan dengan konsep zakat produktif bisa menjadi bagian yang utuh dari program pemerintah sehingga menjadi kekuatan yang lebih signifikan dalam mengarungi angka kemiskinan. Namun harus diperhatikan di sini, bahwa instrumen zakat dalam negara ini harus diisi oleh orang-orang yang bersih, jujur, dan amanah. Jangan sampai terulang lagi pengelolaan zakat oleh pemerintah di masa Orde Baru yang banyak penyimpangan.

Menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen negara ini hendaklah jangan diartikan sebagai sebuah upaya menjadikan Negara Islam Indonesia. Upaya menjadikan zakat sebagai instrumen negara lebih pada tawaran solusi untuk membangkitkan bangsa ini dari keterpurukannya.

Zakat adalah ibadah yang mahdoh, yang diwajibkan bagi orang-orang Islam. Namun, peruntukannya tentu saja bagi kepentingan seluruh masyarakat tanpa memandang warna kulit, ras, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Zakat ini merupakan persembahan dari umat Islam untuk measlahatan bangsa dan negara Indonesia.

Sejarah menunjukkan, kegemilangan peradaban Islam di dunia ini tidak terlepas dari berjalannya fungsi zakat. Secara kasat mata, khalifah Umar bin Abdul Aziz membuktikan, kemiskinan di negerinya yang pada awal pemerintahannya mencapai angka 63% dari jumlah penduduknya. Dalam tiga tahun pemerintahannya, angka kemiskinan berubah menjadi 0%. Sampai akhirnya, para amil zakat kebingungan ke mana hendak menyalurkan dana zakat yang terkumpul di Baitulmaal. Dan, manfaat dari kegemilangan tersebut juga tidak hanya dirasakan oleh umat Islam, tapi juga dirasakan masyarakat lainnya. Hal tersebut selaras degan konsep Islam yang Rahmatan lil A’lamin.

Persoalan muncul lebih jauh manakala banyak di antara individu muslim yang masih belum mengetahui dan memahami bahwa dalam harta mereka ada hak orang lain yang harus ditunaikan dalam bentuk zakat. Kalaupun memiliki semangat kedermawanan, bentuknya masih berupa charity yang dikeluarkan secara sukarela. Padahal, zakat memiliki hukum yang wajib secara mutlak. Bahkan, pelaksanaannya harus dipaksakan dan bukan karena belas kasihan dan rasa peduli dari seseorang.

Buku ini merupakan langkah kecil dalam upaya membangun kesadaran berzakat yang diawali dari pemahaman terhadap hukum memberi dalam Islam. Langkah awal ini lebih jauh lagi secara ideal diharapkan mampu membangun peradaban zakat di Indonesia. Penulis berkeyakinan, jika peradaban zakat sudah terbangund anmenjadi karakter bangsa ini, maka kebangkitan dan kemandirian negara Republik Indonesia bukanlah mimpi di siang bolong.

Panduan Zakat Praktis, Pusat Zakat Umat, 2006. Ahmad Faisal

Open chat
1
Assalamualaikum Wr WB