DR. H. Ahmad Hasan Ridwan, M.Ag

 

Pandemi virus Covid-19 Corona di masyarakat semakin menjangkiti dan berdampak negatif pada perekonomian Indonesia. Dampak ekonomi akibat virus ini menggerus sisi eksternal per­ekonomian Indonesia me­lalui kenaikan sejumlah komoditas impor. Penyebaran virus sangat relatif cepat dan tidak terkendali. Berdasarkan data pada  30 Juni 2020, se­banyak 55.092 orang di Indonesia positif corona, sembuh 23.800 orang, dan 2.805 orang meninggal dunia. Hal tersebut menyebabkan stabilitas perekonomian ter­ganggu.

Dampak terhadap per­ekonomian ditandai dengan nilai tukar rupiah mengalami penurunan tajam dan melemah serta pasar bursa menghawatirkan  seiring laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terkoreksi dalam. Per­tum­­buhan ekonomi meng­alami pelambatan  drastis, akibat dampak virus ke berbagai sektor di perekonomian. Pandemi Covid-19 akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang ditandai me­lemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika yang pada 10 April 2020 sempat menembus angka Rp. 15.920/USD. Tentu hal tersebut menimbulkan kekhawatiran sejumlah kalangan terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

Melemahnya rupiah terhadap dollar  membawa dampak luas terhadap kondisi kehidupan bangsa (Bambang, 2020). Tingkat kemiskinan penduduk, pengangguran, dan kerawanan sosial di tengah masyarakat selalu me­miliki keterkaitan dengan kon­disi makro perekonomian negara. Sejarah perekonomian Indonesia di masa lalu harus men­jadi  pelajaran berharga dan diantisipasi sehingga  krisis besar yang pernah me­landa negeri ini tidak terulang.

Secara substansial, nilai tukar mata uang rupiah bukan satu-satunya dari pilar-pilar sosial dan ekonomi bangsa Indonesia. Akan tetapi, ada institusi sosial yang mendukung secara sistemik tiada henti bagi kehidupan masyarakat, yaitu institusi  filantropi  Islam. Filantropi (kedermawanan) merupakan bentuk kesadaran untuk berbagi dan menyelesaikan problem sosial dan ekonomi guna meningkatkan kesejah­teraan hidup masyarakat secara luas dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu: bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Filantropi (philanthropy) merupakan istilah dan diskursus ekonomi Islam yang menarik. Dengan istilah Arab al-‘ata’ al-ijtima‘i (pemberian sosial), al-takaful al-insani (solidaritas kemanusiaan), ‘ata khayri (pemberian untuk kebaikan). Filantropi merupakan sikap kedermawanan sosial yang terprogram dan ditujukan untuk pengentasan masalah sosial (seperti kemiskinan dan kesenjangan) dalam jangka panjang (Kasdi, 2016).

Filantropi adalah sikap ke­dermawanan yang terpuji dan merupakan ciri orang-orang takwa, mendapat jaminan pertolongan, serta mendapat rahmat dan berkah dari Allah. Praktik filantropi Islam di­implementasikan melalui bentuk zakat yang hukumnya wajib, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan ibadah sosial lainnya. Al-Qur’an menjelaskan  kedudukan dan peran filantropi  institusi zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi ke­takwaan. (Didin Hafiduddin, 2018) Istilah ZIS ini dapat mengantarkan wacana sikap kedermawanan Islam ke dalam sebuah wacana kontemporer, yaitu problem pandemi Covid-19.

Di  Indonesia, praktik filan­tropi  telah  ada  sejak  abad ke 19. (Amelia Fauzia, 2016) Hal ini ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan Islam di bawah organisasi-organisasi Islam, seperti  Muhammadiyah (1912), Persatuan Islam (1923), dan  Nahdlatul   Ulama (1926). Pengelolaan ZIS dilakukan oleh Laznas di bawah Ormas, seperti Lazismu, Lazis NU, dan Pusat Zakat Umat (PZU).

Institusi filantropi Laznas merupakan modal dan ke­kuatan umat untuk meng­antisipasi dan mengatasi  gejolak pandemi Covid-19. Sumber pendanaan yang berasal dari ZIS melalui institusi Laznas telah banyak memberi kontribusi terhadap penanganan problem pandemi Covid-19. Akan tetapi, belum sepenuhnya dapat menyelesaikan prob­lem-problem di atas.

Program-program inovatif  di­laksanakan, baik secara khusus maupun kerjasama dengan berbagai pihak, dila­­kukan agar gerakan filantropi ini menjadi gerakan bersama yang efektif dan tidak bersifat parsial. Pada tataran pelaksanaannya, sig­nifikansi sosial-ekonomi zakat belum memenuhi harapan. Idealitas struktural pun belum mampu mengatasi masalah pandemi Covid-19. Namun, signifikansinya masih berputar di sekitar kasus-kasus tertentu dalam skala kecil saja dan belum komprehensif.

Dari penjelasan latar be­lakang kajian ini, maka kajian ini akan menjelaskan bagaimana  peran lembaga zakat nasional Zakat Umat Pusat berperan menghadapi dan mengatasi pandemi Covid 19.

Zakat dalam konteks pengalihan kekayaan (transfer of wealth) dikem­bangkan konsepsinya berhadapan dengan per­soalan-persoalan empiris, seperti kelaparan, kebodohan, dan kemiskinan. Masalah kelaparan, kebodohan, dan kemiskinan di Indonesia sangat menghawatirkan dan mengerikan. Data kemiskinan menurut angka kemiskinan  versi BPS berjumlah 22,5 juta sebelum krisis ekonomi. Kemudian, jumlahnya mem­bengkak menjadi 78, 9 juta. Sementara itu, di Jawa Barat jumlah orang miskin 14,85 juta terdiri dari 1,19 juta tinggal di Kabupaten Bandung dan 284.000 tinggal di Kotamadya Bandung. Kriteria golongan miskin  berdasarkan ekuivalen nilai tukar beras adalah orang yang pengeluaran rumah tangganya sama dengan atau di bawah 320 kg/orang/tahun untuk pedesaan dan 480 kg/orang/tahun untuk perkotaan.

Adanya kelompok miskin dan kaya disebabkan oleh besar dan kecilnya rezeki yang diterima masing-masing. Secara vertikal, manusia dapat berbeda dalam tingkat kemampuan teknis maupun kemampuan manajerial. Secara horisontal, perbedaan ditentukan oleh kemampuan pada suatu bidang keahlian. Adanya perbedaan dalam kemampuan dan kesempatan dapat diduga sebagai sebab dari perbedaan rezeki yang dapat diterima.

Islam memandang masalah kaya-miskin perlu diatasi dengan prinsip-prinsip:

Pertama, hidup harus saling mengenal dan saling membantu (QS al-Hujurat: 13; QS al-Maidah: 2).

Kedua, sesama muslim adalah bersaudara (QS al-Hujurat: 10).

Ketiga, umat Islam wajib memperhatikan orang miskin (QS al-Ma’un: 1-3).

Keempat, Islam mendorong umat untuk beramal dan bersedekah (QS Saba: 39)

Kelima, setiap muslim wajib membayar zakat (QS at-Taubah: 103)

Atas dasar penjelasan di atas, maka peran zakat sangat penting dalam meng­atasi problem kemiskinan, apalagi yang terdampak Covid­­-19. Agar efektif dalam pelaksanaannya, maka pan­­dangan Yusuf Qardhawi patut dipertimbangan, bahwa urusan zakat sebaiknya jangan dikerjakan sendiri oleh muzakki, melainkan dipungut oleh amil/petugas zakat  yang telah ditunjuk oleh lembaga atau negara. (A. H. Ridwan, 2017, 56)

Dengan prosedur tersebut di atas, zakat memiliki kesem­patan terbuka bagi suatu program pemberantasan atas ketidakberdayaan, baik aspek kesehatan maupun aspek ekonomi secara efektif karena zakat dalam sistem nilai Islam sangat akrab dengan konsep ihsan (kebaikan), ta’awwun (tolong-menolong), birr (kebaikan), amar ma’ruf nahyi munkar (memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran), dan ukhuwah (persaudaraan). Zakat terkait dengan tiga dimensi, yaitu:

Pertama, dimensi moral-psikologis. Zakat diharapkan dapat mengikis habis ke­tamakan dan keserakahan si kaya yang memiliki ke­cenderungan cinta harta.

Kedua, dimensi sosial. Zakat dikonsepsikan dapat menghapus taraf kemiskinan masyarakat.

Ketiga, dimensi ekonomi. Zakat difungsikan  untuk mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil orang dan mempersempit kesenjangan  ekonomi dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan QS al-Hasyr ayat 7. Oleh karena itu, secara ideal, zakat dapat mengatasi pandemi Covid-19 dan dapat direalisasikan jika memenuhi dimensi nilai-nilai Islam dan sinergis dengan sikap profesional dan kompetensi dalam manajemen kelembagaan.

Salah satu sifat yang melekat pada diri Rasulullah saw. adalah sifat fathanah (cerdas). Kecerdasan Rasulullah sudah diakui dan diyakini oleh seluruh umat Islam. Kecerdasan Rasulullah telah membuktikan pencapaian dakwah Islam yang dimaknai sebagai keberhasilan global (rahmatan lil alamin).

Kecerdasan Rasulullah patut diteladani dalam konteks sekarang. Kecerdasan dalam mengelola suatu lembaga ZIS mutlak diperlukan. Kecerdasan sangat dibutuh­kan oleh amil untuk mewujud­kan ide-ide segar yang ditopang oleh kreativitas dan inovasi. Kedua aspek tersebut diperlukan guna menemukan kekuatan positif.

Upaya mendayagunakan dana ZIS merupakan lang­kah strategis dan menjadi garda depan dalam meng­implementasikan salah satu visi LAZ, yaitu profesional. Profesional berarti kemampuan (competence) hasil dari akumulasi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), serta bisa melakukan (ability) yang dilengkapi dengan pengalaman (experience).

PZU sebagai lembaga ZIS menerapkan profesionalitas dalam bentuk program-program produktif untuk kemaslahatan. PZU men­jalankan aktivitasnya menuju Good Institusional Governance dengan menerapkan tujuan syariahnya (maqashid syari’ah). Pemetaan maqâ­shid  meliputi aspek kulliyah-universal dan juz’iyyah-parsial. Al-Ghazali meluaskan kajian maqâshid dan memetakan maqâshid al-syarî’ah menjadi tiga, yaitu dharûriyyah (kebu­tuhan primer), hâjiyyah (kebutuhan sekunder), dan tahsîniyyah (kebutuhan tertier).

Dari ketiga pemetaan di atas, ada lima kategori, yaitu:

  1. Hifdz al-dîn, melindungi agama, yang terimplementasikan dalam kegiatan melaksnakan ke­wajiban setiap muslim untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Setiap muslim berkewajiban untuk menunaikan zakat untuk diterima mustahik pada momentum pengendalian pandemi Covid-19.
  2. Hifdz al-nafs, melindungi jiwa. Dengan diterapkannya hukum wajib berzakat, maka setiap muslim berkewajiban memelihara dan menjaga setiap jiwa dari bencana pandemi Covid-19.
  3. Hifdz al-nasl, menjaga keturunan, yakni setiap muslim berkewajiban menjaga kesehatan dari bahaya pan­demi untuk menghasilkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga diperlukan asupan dan gizi yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan fisiologinya, maka distribusi ZIS sangat penting demi menjaga keturunan dan ke­langsungan kehidupan mansusia.
  4. Hifdz al-‘aql, melindungi akal, setiap muslim ber­kewajiban menjaga akal dan merawatnya agar dapat berfungsi dengan baik. Untuk memelihara kesehatan akal, program pemberdayaan bidang pendidikan sangatlah penting untuk menghasilkan generasi unggul dan cerdas.
  5. Hifdz al-mâl, setiap muslim berkewajiban untuk melindungi harta melalui ZIS dengan cara berbagi kepada sesama muslim sesuai dengan kebutuhan mustahik­nya. Sebagai lembaga zakat nasional, PZU berkewajiban untuk menye­lamatkan kehidupan manusia dari pandemi Covid-19.

Maqashid menjadi sumber pemikiran (referensi, world­view) bagi tindakan dan aktivitas pengelolaan ZIS di PZU. Maqashid memotivasi dan mendorong PZU untuk mengintensifkan pendayagunaan dana ZIS menjadi  produk populis sebagai bentuk pilot project, seperti program pencegahan sebaran Covid-19 yang terdiri dari sosialisasi pencegahan Covid-19, pemberian APD untuk tenaga Medis, pemberian desinfectan dan alat-alat kebersihan, serta pemberian bahan pokok pangan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Hasilnya, produk populis dapat dijadikan sebagai daya tawar yang menarik.

Selain melakukan penyemprotan disinfektan, PZU telah menyalurkan alat kebersihan kepada 168 sekolah, 755 Masjid, 1968 rumah dan 182 perkantoran, serta pembagian Masker sebanyak 26.738. Untuk program ketahanan pangan, PZU melakukan sebar sembako kepada 11.027 kk dan meminta seluruh kantor perwakilan, layanan, dan layanan pembantu menjadi lumbung pangan sebagai ketahanan pangan untuk masyarakat.

Selain program itu PZU juga membagikan Alat Pelindung Diri (APD), makan, dan multivitamin untuk tanaga medis di 250 RS dan Puskesmas.

PZU melaksankan peng­himpunan dana ZIS sejak pandemi Covid-19 merebak di Indonesia. Pada tahap kelanjutannya, PZU mengajak semua kalangan untuk sama-sama pemulihan dari dampak Covid-19 melalui program Ketahanan Pangan Umat.

Wallahu A’lam bis Shawab

Bersihkan Harta Dengan Zakat

Open chat
1
Assalamualaikum Wr WB