Oleh:
Dr. Ahmad Hasan Ridwan, M.Ag

Sistem ekonomi Islam berbasis pada 2 (dua), yaitu: Pertama, Prinsip (al-mabda’), yaitu Akidah Islamiyah yang menjadi landasan pemikiran (al-qa’idah fikriyah) bagi segala pemikiran Islam, seperti sistem ekonomi Islam. Kedua, dasar (al-asas), yaitu sejumlah kaidah umum dan mendasar dalam Syariah Islam yang lahir dari akidah Islam, yang secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. Al-Asas ini terdiri dari tiga dasar (pilar), yaitu: (1) kepemilikan (al-milkiyah) sesuai syariah, (2) pemanfaatan kepemilikan (tasharruf fi al-milkiyah) sesuai syariah, dan (3) distribusi kekayaan kepada masyarakat (tauzi’ al-tsarwah baina al-nas), melalui mekanisme syariah.
Dalam sistem ekonomi Islam, tiga dasar tersebut harus terikat dengan syariah Islam, sebab segala aktivitas manusia (termasuk juga kegiatan ekonomi) wajib terikat atau tunduk kepada syariah Islam. Sesuai kaidah syariah, Al-Ashlu fi al-af’âl al-taqayyudu bi al-hukm al-syar’i (Prinsip dasar mengenai perbuatan manusia, adalah wajib terikat dengan syariah Islam). Akidah Islamiyah sebagai paradigma umum ekonomi Islam menerangkan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus ideologi sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan tanpa kecuali, termasuk aspek ekonomi (lihat QS. al-Mâ’idah [5]: 3; QS. an-Nahl [16]: 89). Sistem ekonomi Islam tersebut secara diametral bertentangan dengan paradigma lain, seperti sistem ekonomi kapitalisme yang berdasarkan sekularisme dan liberalisme.
Sekularisme ini pula yang mendasari paradigma cabang kapitalisme lainnya, yaitu paradigma yang berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan, dan distribusi kekayaan (barang dan jasa) kepada masyarakat. Semuanya dianggap lepas atau tidak boleh disangkutpautkan dengan agama.
Pertama, Kepemilikan. Berdasarkan sekularisme yang menafikan peran agama dalam ekonomi, maka dalam masalah kepemilikan, kapitalisme memandang bahwa asal usul adanya kepemilikan suatu barang adalah terletak pada nilai manfaat (utility) yang melekat pada barang itu, yaitu sejauh mana ia dapat memuaskan kebutuhan manusia. Ini berbeda dengan ekonomi Islam, yang memandang bahwa asal-usul kepemilikan adalah adanya izin dari Allah Swt. (idzn Asy-Syâri’) kepada manusia untuk memanfaatkan suatu benda. Jika Allah mengizinkan, berarti boleh dimiliki. Tapi jika Allah tidak mengizinkan (yaitu mengharamkan sesuatu) berarti barang itu tidak boleh dimiliki.
Kedua, Pemanfaatan Kepemilikan. Kapitalisme tidak membuat batasan tatacaranya (kaifiyah-nya) dan tidak ada pula batasan jumlahnya (kamiyah-nya). Sebab, pada dasarnya sistem ekonomi kapitalisme adalah cermin dari paham kekebasan (freedom/liberalism) di bidang pemanfaatan hak milik. Sedangkan ekonomi Islam, menetapkan adanya batasan tatacara (kaifiyah-nya), tapi tidak membatasi jumlahnya (kamiyah-nya). Seorang muslim boleh memiliki harta berapa saja, sepanjang diperoleh dan dimanfaatkan sesuai syariah Islam.
Ketiga, Distribusi Kekayaan. Kapitalisme menyerahkannya kepada mekanisme pasar, yaitu melalui mekanisme harga keseimbangan yang terbentuk akibat interaksi penawaran (supply) dan permintaan (demand). Harga berfungsi secara informasional, yaitu memberi informasi kepada konsumen mengenai siapa yang mampu memperoleh atau tidak memperoleh suatu barang atau jasa. Karena itulah, peran negara dalam distribusi kekayaan sangat terbatas. Akibatnya, kesenjangan kaya miskin sedemikian lebar. Sedikit orang kaya telah menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar manusia hanya menikmati sisa-sisa kekayaan yang sangat sedikit. Dalam ekonomi Islam, distribusi kekayaan terwujud melalui mekanisme syariah, yaitu mekanisme yang terdiri dari sekumpulan hukum syariah yang menjamin pemenuhan barang dan jasa bagi setiap individu rakyat.
Dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber pada ajaran tauhid. Islam lebih dari sekedar nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti: keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab dan keadilan, tetapi juga memuat keseluruhan nilai-nilai yang fundamental serta norma-norma yang substansial agar dapat diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di masyarakat.
Umer Chapra menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip tauhid dan etika serta mengacu pada tujuan syari’at (maqashid al-syari’ah), yaitu memelihara iman (faith), hidup (life), nalar (intellect), keturunan (posterity) dan kekayaan (wealth). Konsep ini menjelaskan bahwa sistem ekonomi hendaknya dibangun berawal dari suatu keyakinan (iman) dan berakhir dengan kekayaan (property). Pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’at.
Basis utama sistem ekonomi syari’ah sesungguhnya terletak pada aspek kerangka dasarnya yang berlandaskan syari’at, tetapi juga pada aspek tujuannya, yaitu mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan keadilan, pemerataan, dan keseimbangan. Atas dasar itu, maka pemberdayakan ekonomi syari’ah di Indonesia hendaknya dilakukan dengan strategi yang ditujukan bagi perbaikan kehidupan dan ekonomi masyarakat. Tuntutan masyarakat dewasa ini, terutama di lapisan masyarakat bawah adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hidup mereka yang paling mendasar.
Sistem ekonomi Islam memiliki pijakan yang sangat tegas bila dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal dan sosialis yang saat ini mendominasi sistem perekonomian dunia. Sistem ekonomi liberal lebih menghendaki suatu bentuk kebebasan yang tidak terbatas bagi individu dalam memperoleh keuntungan (keadilan distributif), dan sosialisme menekankan aspek pemerataan ekonomi (keadilan yang merata), menentang perbedaan kelas sosial, dan menganut azas kolektivitas.
Sistem ekonomi Islam mengutamakan aspek hukum dan etika, yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis yang Islami, antara lain: Prinsip ibadah (al-tauhid), persamaan (al-musawat), kebebasan (al-hurriyat), keadilan (al-‘adl), tolong-menolong (al-ta’awun), dan toleransi (al-tasamuh). Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan dasar dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan pentingnya penerapan halal. Sedangkan etika bisnis mengatur aspek hukum kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta, yakni menolak monopoli, eksploitasi dan diskriminasi, serta menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Halalan thayyiban dikenal berkaitan dengan perilaku dan kepribadian seorang muslim tentang cara hidup yang baik dan bersih. Sikap seperti itu berkaitan dengan lifestyle setiap muslim baik yang berhubungan dengan makanan dan minuman yang harus halal dan bersih, maupun halal menjadi prinsip bagi lembaga keuangan syari’ah agar terhindar dari praktik bunga yang jelas mengandung suatu kesamaran (gharar) dan melipatgandaan keuntungan (riba).
Halalan Thayyiban merupakan bagian penting dari mekanisme ekonomi syariah ini terdiri dari mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi.
Pertama, Mekanisme ekonomi adalah mekanisme melalui aktivitas ekonomi yang bersifat produktif yang mesti halal, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta (tanmiyatul maal) dalam akad-akad muamalah dan sebab-sebab kepemilikan (asbab at-tamalluk). Mekanisme ini, misalnya ketentuan syariah yang: (1) membolehkan manusia bekerja di sektor pertanian, industri, dan perdagangan; (2) memberikan kesempatan berlangsungnya pengembangan harta (tanmiyah maal) melalui kegiatan investasi, seperti dengan syirkah inan, mudharabah, dan sebagainya; dan (3) memberikan kepada rakyat hak pemanfaatan barang-barang (SDA) milik umum (al-milkiyah al-amah) yang dikelola negara, seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.
Kedua, non-ekonomi, adalah mekanisme yang berlangsung tidak melalui aktivitas ekonomi yang produktif, tetapi melalui aktivitas non-produktif. Misalnya, dengan jalan pemberian (hibah, sedekah, zakat, dan lain-lain) atau warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata, baik yang disebabkan adanya sebab alamiah, seperti bencana alam dan cacat fisik, maupun sebab non-alamiah, misalnya penyimpangan mekanisme ekonomi (seperti penimbunan).
Mekanisme non-ekonomi melalui program pemberdayaan melalui distribusi ZIS bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan (al-tawazun) ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan memperkecil jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Mekanisme pemberdayaan melalui pendistribusian ZIS ini dilaksanakan secara terintegrasi, koordinasi, dan sinergis antara lembaga pengelolaan ZIS sebagaimana Pusat Zakat Umat laksanakan dan negara sebagai regulator.
Wallahu ‘A’lam bi al-Shawab

Open chat
1
Assalamualaikum Wr WB